Jpnnewss.com Dalam dua tahun terakhir, geliat pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang menunjukkan tren yang cukup positif. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Aep Syaepuloh, Dinas Koperasi dan UMKM berhasil menghadirkan program nyata yang berdampak langsung pada pelaku usaha kecil — mulai dari pelatihan digital marketing di sekolah-sekolah, pendampingan wirausaha muda, hingga pembaruan data UMKM yang lebih akurat dan partisipatif. Langkah-langkah ini menunjukkan arah pembangunan ekonomi kerakyatan yang berpihak pada sektor riil dan sumber daya lokal.
Namun di sisi lain, wajah pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) justru tampak muram dan penuh tanda tanya. Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) disebut memiliki anggaran cukup besar untuk sektor ekraf, realisasi kegiatan di lapangan justru minim, bahkan nyaris tak terasa. Padahal Karawang menyimpan potensi luar biasa di bidang kreatif — dari seni pertunjukan, kriya, musik, desain, kuliner, hingga konten digital yang sedang tumbuh pesat di kalangan anak muda.
Fakta di lapangan menunjukkan pengembangan ekonomi kreatif Karawang cenderung stagnan, meskipun infonya Dinas yang membawahi Ekraf mempunya anggaran besar dan banyak program. Banyak komunitas kreatif, pelaku seni, dan wirausaha muda mengaku tidak pernah dilibatkan, apalagi merasakan manfaat dari program tersebut. Mereka menilai kegiatan yang ada minim publikasi, tanpa kesinambungan dan tanpa dampak ekonomi nyata bagi pelaku kreatif.
“Kalau lihat di laporan, seolah-olah ekraf Karawang berkembang pesat. Tapi tanya saja ke komunitas musik, teater, desain, kuliner kreatif, atau pelaku 17 sub sektor lainnya — hampir semua bilang nggak ada kegiatan. Kami hanya dengar kabar soal anggaran besar, tapi nggak tahu kemana perginya,” ujar salah satu aktivis komunitas seni di Karawang yang enggan disebut namanya.
Lemahnya pengembangan ekraf bukan hanya persoalan teknis pelaksanaan, tapi tapi menurutnya juga karena minimnya sinergi antar lembaga dan visi jangka panjang. Dinas yang semestinya menjadi motor kreatif daerah justru sibuk dengan agenda normatif tanpa strategi berbasis data, potensi lokal, dan kebutuhan pelaku. Ketiadaan ekosistem yang sehat — seperti inkubasi kreatif, dukungan ruang ekspresi, akses pasar digital, dan jejaring antar komunitas — membuat banyak anak muda kreatif Karawang mencari ruang tumbuh di luar daerah. Padahal, dengan posisi Karawang sebagai penyangga megapolitan, peluang industri kreatif sangat besar, terutama di bidang film, musik, fashion, dan konten digital.
Ketua Divisi Ekonomi DPD GMPI Karawang, Kang Bagas, turut menyoroti kondisi ini. Ia menilai bahwa apa yang dilakukan Bupati Aep melalui Dinas Koperasi dan UMKM sudah berada di jalur yang benar, tetapi tidak diimbangi dengan kinerja dinas teknis lain, terutama dalam sektor ekonomi kreatif.
“Kita akui, pengembangan UMKM di Karawang dua tahun terakhir cukup bagus. Banyak pelatihan, pendampingan, dan dukungan nyata dari Dinas Koperasi dan UMKM, termasuk pelatihan ke sekolah-sekolah dan desa. Tapi yang sangat disayangkan, sektor ekonomi kreatif justru seperti jalan di tempat. Padahal, sektor inilah yang mestinya membuka peluang kerja baru bagi anak muda,” ujar Kang Bagas.
Kang Bagas menambahkan, generasi muda Karawang hari ini sedang menghadapi tantangan berat: angka pengangguran tinggi, persaingan kerja makin ketat, dan perubahan ekonomi yang cepat akibat digitalisasi. Dalam situasi seperti itu, peran pemerintah daerah — khususnya dinas yang membidangi ekonomi kreatif — seharusnya menjadi garda depan untuk mendorong ide-ide inovatif dan memberikan dukungan nyata kepada talenta muda.
“Kalau pemerintah daerah serius membangun ekonomi kerakyatan, semestinya tidak berhenti di UMKM saja. Ada 15-16 sub sektor ekonomi kreatif Ekonomi kreatif yang juga perlu didukung. Ekraf itu bagian penting dari masa depan ekonomi lokal. Sayangnya, sampai tahun ini belum terlihat langkah konkret untuk membangun ekosistem itu,” tegas Bagas.
(Red)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!