Sarekat Hijau Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kab.Karawang Menjawab Tanggapan PT Juishin tentang sta

Baru-baru ini PT Juishin Indonesia melalui kuasa hukumnya memberikan klarifikasi resmi lewat jumpa pers yang menerangkan bahwa jembatan tersebut memiliki dokumen legal yang syah, Namun hal itu di tanggapi balik oleh Dumyati selaku Sekjen Sarekat Hijau Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang dan membenarkan telah mendapatkan surat klarifikasi dari BBWS;

“Benar saya telah mendapatkan surat klarifikasi dari BBWS yang menerangkan balai telah memberikan keterangan yang salah bahwasanya PT Juishin telah memiliki Rekomtek Pada Tahun 2011”- Imbuhnya.

“tidak lama saya mendapatkan copy rekomteknya pt juishin dan Dari dokumen yang saya dapatkan yang diduga itu merupakan rekomtehnik dari BBWS dan Kementrian Sda Kementrian Pekerjaan Umum tentang Jembatan PT Juishin Indonesia yang kemarin sempat diperlihatkan pada saat mereka jumpa pers dan ternyata rekomteknya itu jembatan diperuntukan untuk jalan umum, padahal pada kenyataanya jembatan tersebut tidak ada akses masuk masyarakat umum, berarti PT Juishin Pada saat melakukan permohonan rekomtek tersebut ada kemungkinan telah memberikan informasi yang tidak benar dengan menerangkan bahwasanya jembatan tersebut diperuntukan bukan hanya untuk pt juishin saja akan tetapi akan dipergunakan untuk masyarakat umum maka terbitlah rekomteknya sementara jika hanya untuk pt juishin saja, harus dilengkapi dokumen lingkungan berupa amdal lalin sementara pt juishin sampai hari ini di duga tidak memiliki amdal lalin maka dari itu mustahil BBWS mengeluar rekomtek tanpa ada dokumen lingkungan berupa amdal lalin”- Tambahnya

“Maka dari itu besok hari Senin kami akan membuat laporan resmi ke Penegakan Hukum Balai Besar Wilayah Sungai Citarum bahwasanya Jembatan PT Juishin Indonesia yang berada diantara Kab.Karawang dan Bekasi peruntukannya tidak sesuai dengan rekomtek dan akan meminta agar jembatan tersebut untuk di Bongkar, karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Karawang dan kemungkinan jembatan tersebut tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB) wajib hukumnya pemerintah propinsi untuk membongkar jembatan tersebut.” Tegasnya.

Setelah dikonfirmasi awak media jpnnwss.com sampai berita ini ditayangkan belum ada jawaban dari pt juishin indonesi.

Red.Sagle