Karawang, jpnnewss.com 9 Agustus 2025 – Dalam upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Kepemudaan di Perumahan CKM, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.
Kegiatan yang merupakan bagian dari penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024–2025 ini dihadiri oleh aparatur desa, tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai kalangan. Suasana berlangsung hangat dan komunikatif, mencerminkan antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.
Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memahami dan mengawal implementasi peraturan daerah. Menurutnya, perda bukan sekadar aturan tertulis, tetapi juga alat untuk mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
“Sosialisasi ini bukan hanya soal menyampaikan aturan, tapi juga membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Karena pembangunan daerah tidak bisa dilakukan tanpa sinergi,” ujarnya.
Selain menjelaskan substansi Perda Kepemudaan, Pipik juga memanfaatkan momen tersebut untuk berdialog langsung dengan masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi serta keluhan warga. Beberapa isu yang mencuat dalam diskusi antara lain persoalan infrastruktur lingkungan, akses layanan publik, dan kebutuhan dukungan terhadap pelaku UMKM lokal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pipik menyatakan komitmennya untuk membawa seluruh masukan ke tingkat provinsi guna diperjuangkan melalui jalur legislatif.
“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini akan menjadi catatan penting bagi saya di DPRD. Ini adalah bagian dari tugas kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata keterlibatan legislatif dalam pembangunan daerah sekaligus bentuk akuntabilitas terhadap konstituen. Melalui sosialisasi peraturan seperti ini, diharapkan masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya serta mampu ikut mengawal kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.
(Aisah)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!