Cimahi, Jpnnewss.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Non Panitia Khusus (Non Pansus) ke Kota Cimahi dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2025, khususnya Program Listrik Pedesaan (Lisdes) dan penanganan kawasan kumuh.
Kunjungan kerja tersebut bertujuan memastikan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai perencanaan dan kebutuhan di lapangan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan pelaksanaan Program Lisdes di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Pada kesempatan tersebut, Komisi IV DPRD Jabar melihat langsung kondisi infrastruktur kelistrikan yang telah dibangun, sekaligus menerima pemaparan terkait progres pelaksanaan, kendala teknis, serta dampak program bagi masyarakat penerima manfaat.
Program Lisdes merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pemerataan akses listrik, khususnya di wilayah permukiman yang masih mengalami keterbatasan layanan. Akses listrik yang memadai diharapkan mampu menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Usai meninjau Program Lisdes, rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melanjutkan kunjungan ke kawasan kumuh di Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara. Peninjauan difokuskan pada kondisi lingkungan permukiman serta progres pembangunan infrastruktur dasar yang tengah berjalan.
Dalam penanganan kawasan kumuh tersebut, Komisi IV DPRD Jabar meninjau sarana dan prasarana pendukung, termasuk perbaikan jalan lingkungan, sistem drainase, sanitasi, serta penataan lingkungan. Program ini bertujuan menciptakan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, dan tertata dengan baik.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, agar pelaksanaannya efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia menambahkan, kehadiran langsung di lapangan penting untuk memperoleh gambaran riil pelaksanaan program, sekaligus menyerap aspirasi serta masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan daerah. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam pembahasan kebijakan serta perencanaan program pembangunan di tingkat provinsi.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Program Lisdes dan penanganan kawasan kumuh di Kota Cimahi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
(Aisah)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!