KARAWANG, Jpnnewss.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jabar X (Karawang–Purwakarta), Pipik Taufik Ismail, menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Dusun Sungai Tegal, Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Minggu (19/04/2026).
Dalam kegiatan tersebut, berbagai persoalan krusial disampaikan warga melalui pemerintah desa. Mulai dari kebutuhan perbaikan drainase sepanjang 200 meter, pintu air asin, ketersediaan air bersih, tingginya angka pengangguran, infrastruktur jalan, pengembangan UMKM, hingga penerangan jalan umum (PJU).
Selain itu, perwakilan nelayan juga menyuarakan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan kecil. Mereka meminta dukungan fasilitas seperti jaring, mesin, hingga alat sonar guna membantu pencarian ikan di laut dan meningkatkan kesejahteraan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Pipik Taufik Ismail menegaskan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan seluruh masukan warga di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Aspirasi ini akan saya tampung, saya catat, dan akan saya bawa ke provinsi. Ke depan, saya akan lebih fokus mendorong percepatan realisasi aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah. Sejumlah unsur turut hadir, di antaranya Sekretaris Desa Sungai Buntu, RT setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga sekitar.
Sekretaris Desa Sungai Buntu dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran anggota legislatif tersebut. Ia juga mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kang Pipik yang telah hadir di desa kami. Kami berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama agar bisa ditindaklanjuti,” ucapnya.
Salah satu warga pun berharap agar seluruh aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar direalisasikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kegiatan pengawasan ini diharapkan mampu menjadi jembatan efektif antara masyarakat dan pemerintah, sehingga berbagai kebutuhan dasar warga dapat segera diprioritaskan dalam program pembangunan daerah.
(Aisah)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!