KARAWANG, Jpnnewss.com – Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bukan berarti hari libur. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap diwajibkan menjalankan tugas kedinasan secara penuh dan disiplin meski bekerja dari rumah.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, saat melakukan evaluasi pelaksanaan WFH di lingkungan Pemkab Karawang pada Jumat, 17 April 2026.
Dalam keterangannya, Sekda menekankan bahwa WFH hanya merupakan perubahan lokasi kerja, bukan pengurangan kewajiban. Oleh karena itu, seluruh pegawai diminta tetap menjaga kinerja sebagaimana saat bekerja di kantor.
“Pegawai harus dalam kondisi on call dan siap dihubungi sewaktu-waktu. Jika ada pegawai yang tidak dapat dihubungi hingga lima kali, atasan langsung wajib memberikan teguran sebagai bentuk pembinaan disiplin,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa untuk unit layanan publik seperti Mal Pelayanan Publik (MPP), petugas tetap diwajibkan hadir secara fisik sesuai jadwal. Hal ini dilakukan guna memastikan pelayanan administrasi kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Selain itu, Pemkab Karawang juga melarang pegawai memanfaatkan kebijakan WFH untuk pulang ke kampung halaman. Khusus bagi pegawai yang memiliki KTP luar daerah namun berdomisili di Karawang, diwajibkan tetap berada di wilayah domisili.
“Pegawai harus tetap berada di Karawang agar sewaktu-waktu dapat hadir secara langsung jika dibutuhkan,” tambahnya.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga kedisiplinan ASN sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal meski sistem kerja dilakukan secara fleksibel. Pemerintah daerah berharap seluruh pegawai dapat mematuhi aturan tersebut demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
(JPNN)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!