Karawang, Jpnnewss.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Senin (26/01/2026) siang.
Kegiatan pengawasan tersebut mencakup wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, sebagai bagian dari fungsi kontrol DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap jalannya pemerintahan daerah. Selain sebagai legislator, Pipik juga menjabat Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
Acara yang berlangsung di Kantor Desa Tanjungsari itu dihadiri Kepala Desa Tanjungsari H. Junaedi, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat.
Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Tanjungsari H. Junaedi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pipik Taufik Ismail di tengah masyarakat. Ia berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah provinsi, khususnya dalam membantu kebutuhan pembangunan desa dan penyelesaian persoalan yang dihadapi warga.
“Kami merasa bangga dan berharap kunjungan ini dapat membawa manfaat nyata bagi Desa Tanjungsari, terutama dalam dukungan anggaran pembangunan,” kata H. Junaedi.
Sementara itu, Pipik Taufik Ismail menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kinerja wakil rakyat. Ia juga menekankan bahwa seluruh program dan anggaran desa harus dikelola secara akuntabel dan terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Anggaran hibah, rutilahu, maupun program Koperasi Merah Putih harus disampaikan secara transparan. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat ikut mengawasi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Pada sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya permohonan penerangan jalan lingkungan di Dusun I RT 03 serta bantuan permodalan UMKM untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pipik menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan mekanisme dan kewenangan di tingkat provinsi.
Melalui kegiatan pengawasan ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah desa, dan DPRD, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada rakyat.
(Aisah)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!