Karawang, Jpnnewss.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jabar X (Kabupaten Karawang dan Purwakarta), Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 pada Sabtu (13/12/2025).
Kegiatan tersebut digelar di Dusun Kedung Mundu RT 07/RW 02, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, dan dihadiri oleh aparatur desa setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Karawang.
Dalam kesempatan itu, Ketua PPDI DPC Karawang, Angga, menyampaikan rasa bahagia dan apresiasinya atas terselenggaranya pertemuan tersebut.
Ia menuturkan bahwa keluarga besar PPDI Karawang merasa diperhatikan karena dapat bertatap muka langsung dengan wakil rakyat. Angga berharap seluruh anggota PPDI Karawang dapat terus berdiri di atas kaki sendiri, mandiri, saling menguatkan, serta memberi semangat satu sama lain.
Sementara itu, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kutawaluya, Nasep, berharap agar aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat dibawa dan diperjuangkan oleh Pipik Taufik Ismail di tingkat provinsi, sehingga realisasinya dapat berjalan lebih cepat.
Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dirinya memiliki tugas untuk turun langsung ke masyarakat guna menyerap, mendorong, serta memperjuangkan berbagai aspirasi yang ada, khususnya di wilayah Karawang dan Purwakarta.
"Saya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ditugaskan untuk turun langsung ke masyarakat, menyerap, mendorong, dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang ada, baik di Kabupaten Karawang maupun Purwakarta. Apa pun bentuk aspirasi masyarakat akan saya dengarkan dan saya bawa ke tingkat provinsi,” ujar Pipik Taufik Ismail" ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan kartu disabilitas di Kabupaten Karawang yang hingga kini belum kunjung direalisasikan. Pipik mengaku terkejut mendengar belum adanya kejelasan terkait kartu disabilitas tersebut, padahal hal itu merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat penyandang disabilitas.
"Saya cukup kaget ketika mendengar bahwa hingga saat ini Kabupaten Karawang belum memiliki kartu disabilitas yang jelas dan terdata. Padahal kartu disabilitas ini sangat penting sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak bagi masyarakat penyandang disabilitas,” tegasnya.
Ia menekankan agar Pemerintah Kabupaten Karawang segera membuat dan merealisasikan kartu disabilitas bagi seluruh penyandang disabilitas di Karawang.
"Saya meminta dan menekankan kepada pemerintah daerah agar segera merealisasikan pembuatan kartu disabilitas bagi seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk kehadiran dan kepedulian negara kepada masyarakat disabilitas,” tambahnya.
Adapun berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut meliputi pengajuan rumah tidak layak huni (Rutilahu), persoalan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, bantuan peralatan UMKM, pengajuan sepeda listrik untuk kebutuhan berbelanja, bantuan PKH disabilitas yang belum diterima, serta kebutuhan alat bantu disabilitas seperti kaki palsu, kursi roda, dan tongkat.
Namun demikian, aspirasi yang paling menonjol adalah lambatnya respon dan belum terealisasinya pembuatan kartu disabilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang.
Pipik menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat Provinsi Jawa Barat agar dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas
(Aisah)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!