Karawang, jpnnewss.com Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar X (Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta), PIPIK Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Dusun Payungsari II RT 01 / RW 04, Desa Payungsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, baru-baru ini.
Kegiatan ini dihadiri oleh mantan Kepala Desa Payungsari, serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, aparatur desa setempat, dan masyarakat sekitar. Kehadiran mereka menunjukkan antusiasme dan kepedulian terhadap proses pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, PIPIK Taufik Ismail menekankan pentingnya pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah, khususnya yang akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
“Kebetulan saya ditugaskan oleh Provinsi untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Payungsari. Ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan dari masyarakat,” ungkapnya.
Pada sesi dialog yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan yang dihadapi, di antaranya:
1. Permohonan bantuan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)
2. Masalah ketenagakerjaan, yaitu tingginya angka pengangguran di Desa Payungsari
3. Persoalan di sektor pertanian, terutama terkait tanggul yang sering bocor, menyebabkan ketimpangan distribusi air—sebagian lahan mengalami kekeringan, sementara yang lain kebanjiran
4. Saluran air yang sering tersumbat dan menimbulkan bau tidak sedap, khususnya di area jalan lingkar Desa Payungsari
5. Dan yang paling disoroti adalah masalah kemiskinan ekstrem serta rendahnya daya beli masyarakat di desa tersebut
Menanggapi berbagai masukan tersebut, PIPIK Taufik Ismail menyatakan keseriusannya untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam membangun wilayah secara merata dan berkelanjutan.
“Dengan keterlibatan aktif DPRD dalam proses pengambilan kebijakan, saya berharap berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, dapat segera ditangani secara konkret,” tutupnya.
Kegiatan pengawasan ini menjadi salah satu bentuk nyata dari peran legislatif dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
(Aisah/Wahid)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!