Karawang – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Karawang–Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jumat (30/1/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi sarana penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.
Pengawasan dilaksanakan di Kalenpandan RT 010/006 dengan suasana dialogis dan terbuka. Kegiatan tersebut dihadiri aparatur Desa Mekarpohaci, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias menyampaikan berbagai persoalan di wilayahnya.
Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bukan sekadar agenda formal, melainkan langkah nyata untuk memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga adalah kondisi jalan rusak di Desa Mekarpohaci yang dinilai menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Pipik menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti perbaikan infrastruktur jalan.
“Untuk jalan yang rusak, saya siap membereskannya. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut aktivitas sehari-hari dan keselamatan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah kebutuhan dasar,” ujar Pipik.
Selain persoalan jalan, warga juga menyampaikan keluhan terkait pengendalian air dan banjir rob yang kerap melanda wilayah pesisir Kecamatan Cilebar. Pipik mengungkapkan bahwa dirinya telah menginstruksikan Anggota DPRD Kabupaten Karawang Dapil II Fraksi PDI Perjuangan, H. Karsim, untuk turun langsung menindaklanjuti pembangunan pintu air asin.
Menurutnya, keberadaan pintu air asin sangat penting untuk melindungi lahan pertanian dan permukiman warga dari dampak air asin serta genangan air. Ia menambahkan, proses pembangunan pintu air tersebut kini sudah mulai berjalan.
“Alhamdulillah, proses pembuatan pintu air asin akan segera berjalan. Ini langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang selama ini dirasakan warga, terutama petani dan masyarakat pesisir,” tambahnya.
Pada sesi dialog dan tanya jawab, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain, di antaranya pengaturan lalu lintas dan pelebaran jalan di Dusun Kalenpandan, usulan perbaikan serta penambahan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, warga mengusulkan pembangunan jembatan penghubung Desa Mekarpohaci dengan Desa Pusakajaya Utara guna memperlancar akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik antarwilayah.
Tak kalah penting, masyarakat menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran. Warga berharap penyaluran bansos ke depan dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berbasis data yang akurat.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa setiap masukan dari masyarakat akan dicatat, dikaji, dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah terkait.
“Kegiatan pengawasan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasinya, dan menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkannya agar masuk dalam program dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat guna mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang, khususnya Kecamatan Cilebar.
(Aisah)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!