Karawang, Jpnnewss.com – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Kutawaluya, Selasa (13/02/2026). Forum yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kutawaluya tersebut mengusung tema “Penyediaan Infrastruktur Konektivitas Wilayah yang Berkualitas, Merata, dan Terintegrasi.”
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 134 Tahun 2026. Hadir dalam forum tersebut Camat Kutawaluya Karta Wijaya, SE., anggota DPRD Kabupaten Karawang Dapil II, unsur TNI-Polri, kepala desa, BPD, LPM, serta perwakilan kelompok masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kabupaten Karawang Dapil II, H. Karsim yang akrab disapa Dewan Tani, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap persoalan yang dinilai belum tertangani secara tuntas, khususnya di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu persoalan mendasar yang disorotinya adalah belum adanya kepastian honor bagi ulu-ulu atau petugas pengatur air di saluran tersier. Padahal, menurutnya, peran mereka sangat vital dalam menjaga kelancaran distribusi air ke lahan sawah petani.
“Saluran sekunder ada yang mengurus, tapi tersier yang langsung ke sawah petani justru tidak ada kepastian. Pekerjaan mereka berat, berhari-hari membersihkan saluran, tapi tidak ada honor tetap. Kalau ini dibiarkan, jangan heran kalau irigasi terbengkalai,” tegasnya.
Selain itu, persoalan pupuk subsidi juga menjadi perhatian serius. Ia menyebut pupuk urea dan SP-36 sebagai kebutuhan utama yang tidak bisa diganti secara sepihak tanpa kajian dan uji coba yang terukur. Menurutnya, setiap perubahan kebijakan harus disertai sosialisasi dan percontohan yang jelas melalui demplot.
“Kalau mau mengganti dengan pupuk organik, silakan buat demplot yang jelas dan terbukti. Jangan sampai kebijakan berubah, tapi hasil panen justru turun dan petani yang menanggung risiko,” ujarnya.
Di bidang infrastruktur, ia menyoroti kerusakan tanggul irigasi sekunder di wilayah Cilebar dan Jayakerta. Ia menilai lemahnya pengawasan serta belum tegasnya batas kewenangan pengelolaan sungai dan irigasi menyebabkan sejumlah tanggul rusak dan mengganggu sistem pengairan.
Tak hanya itu, kualitas pembangunan turap jalan dan drainase juga mendapat kritik. Ia menyebut ada proyek yang baru selesai dibangun namun dalam hitungan bulan sudah mengalami kerusakan, sehingga merugikan petani yang lahannya digunakan tanpa ganti rugi.
“Petani sudah ikhlas memberikan lahannya untuk pembangunan, tapi kalau hasilnya cepat rusak, itu jelas tidak adil. Kualitas harus dijaga, jangan sampai proyek baru beberapa bulan sudah hancur,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Rawamerta, Rengasdengklok, Kutawaluya, Cilebar, dan Jayakerta. Menurutnya, penguatan sektor pertanian akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan mampu menekan arus urbanisasi ke kawasan industri di Karawang.
“Kalau pertanian maju dan penghasilan petani layak, masyarakat tidak perlu berbondong-bondong mencari kerja ke kota atau pabrik yang ada di Kabupaten Karawang,” ujarnya.
Selain isu pertanian dan irigasi, ia juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan penghubung Desa Panyingkiran dan Desa sekarwangi yang dilaporkan rusak parah dan sulit dilalui kendaraan roda empat. Ia berharap perbaikan segera direalisasikan karena menyangkut keselamatan serta aktivitas ekonomi warga.
Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Kutawaluya pun menjadi momentum penguatan komitmen bersama agar setiap program pembangunan tidak sekadar tertuang dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan secara berkualitas, terukur, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama petani sebagai tulang punggung wilayah Dapil II Karawang.
(Aisah)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!