Bandung, jpnnewss.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taupik Ismail, menyampaikan interupsi penting dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Jumat (20/6).
Dalam forum resmi tersebut, Pipik mengangkat isu krusial mengenai tunggakan pembayaran BPJS Provinsi Jawa Barat sebesar Rp311 miliar yang terjadi pada tahun 2024, di masa pemerintahan sebelum Gubernur KDM dan Wakil Gubernur Kang Erwan menjabat.
Kami mempertanyakan bagaimana bisa terjadi hutang sebesar Rp311 miliar kepada BPJS di era pemerintahan sebelumnya. Ini menjadi beban serius bagi keuangan daerah dan berdampak langsung terhadap kewajiban provinsi dalam mensubsidi BPJS untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat,” tegas Pipik di hadapan forum paripurna.
Pipik meminta penjelasan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda)**—pejabat yang diketahui masih menjabat hingga saat ini dan juga memegang peran penting dalam proses anggaran pada tahun 2024.
Kami menuntut penjelasan dari Ketua TAPD yang kala itu juga menjabat. Rakyat berhak tahu, bagaimana kondisi ini bisa terjadi dan apa langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikannya,” lanjut Pipik.
Ia menambahkan, beban hutang tersebut bukan hanya menjadi masalah administratif, tetapi berpotensi mengganggu kelancaran program jaminan kesehatan di daerah. Pemerintah provinsi, menurutnya, harus bertanggung jawab atas kesinambungan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Interupsi tersebut menjadi sorotan dalam rapat dan ditanggapi serius oleh pimpinan rapat serta fraksi-fraksi lain yang hadir. Pipik berharap pernyataannya menjadi pemantik evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran kesehatan dan penegasan komitmen pemerintah terhadap hak dasar warga. (Aisah)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!