Karawang, Jpnnewss.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X (Kabupaten/Kota Karawang dan Purwakarta) dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., MM., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Cikande, RW 01/RW 03, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jumat (06/03/2026) siang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh aparatur desa, Ketua PAC dan pengurus ranting DPC PDI Perjuangan Kecamatan Cilebar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta warga setempat yang turut menyampaikan berbagai aspirasi.
Dalam kesempatan itu, Pipik mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang ada di lingkungan masing-masing, termasuk terkait pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar dapat diperjuangkan melalui program pemerintah.
“Saya meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi apa pun, baik terkait lingkungan maupun pengembangan UMKM. Semoga semuanya bisa kita perjuangkan agar ke depan dapat terealisasi,” ujar Pipik.
Selain menyerap aspirasi, Pipik juga mendorong pemerintah desa di wilayah Kecamatan Cilebar untuk lebih proaktif dalam mengusulkan program yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan kebersihan lingkungan. Ia meminta setiap dusun menyiapkan Peraturan Dusun (Perdus) sebagai dasar pengajuan bantuan gerobak sampah.
“Untuk desa-desa di Kecamatan Cilebar, silakan persiapkan Peraturan Dusun (Perdus). Ajukan kepada saya untuk kebutuhan gerobak sampah, nanti akan saya dorong kembali ke tingkat provinsi agar bisa direalisasikan,” jelasnya.
Pipik juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2027 mendatang Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana meluncurkan program pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari.
“Insya Allah pada tahun 2027 nanti provinsi akan mengeluarkan program PJU dan PJL. Mari kita bersama-sama menerangi Kabupaten Karawang, jangan sampai masih ada wilayah yang gelap dan membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga turut menyampaikan pertanyaan terkait program Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pendidikan. Masyarakat menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang disebut-sebut berpengaruh terhadap sekolah negeri maupun swasta.
Selain itu, warga juga mempertanyakan kejelasan honorarium bagi para guru honorer yang dinilai masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan masukan bagi DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan.
(Aisah)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!