KARAWANG, jpnnewss.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang kembali menunjukkan sikap tegas terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang. Organisasi tersebut memilih keluar atau walk out dari forum audiensi karena menilai pihak dinas tidak menunjukkan keseriusan dalam menanggapi berbagai persoalan proyek infrastruktur yang selama ini menjadi sorotan.
Audiensi yang digelar untuk membahas sejumlah catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai tidak berjalan efektif. Pasalnya, pejabat yang hadir dianggap tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan penjelasan secara komprehensif terkait berbagai temuan tersebut.
Dalam forum itu, dari pihak DPUPR Karawang hanya dihadiri Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dani Firmansyah, serta Kepala Bidang Bangunan, Andri.
Padahal sebelumnya, DPD GMPI Karawang telah dua kali mengirimkan surat resmi permohonan audiensi. Dalam surat tersebut, GMPI secara tegas meminta agar Kepala Dinas PUPR bersama seluruh kepala bidang hadir untuk memberikan klarifikasi terbuka mengenai pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Karawang.
Pengurus DPD GMPI Karawang, Fuad Hasan, menyatakan kekecewaannya atas absennya pejabat utama DPUPR dalam forum tersebut. Menurutnya, kondisi itu mencerminkan sikap yang tidak menghargai audiensi sebagai ruang dialog publik.
“Kami merasa tidak dihargai oleh para pejabat Dinas PUPR. Audiensi ini menyangkut kepentingan masyarakat Karawang, namun yang hadir hanya dua kepala bidang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak serius menanggapi persoalan yang kami sampaikan,” ujar Fuad, Jumat (13/3/2026).
Senada dengan itu, Humas DPD GMPI Karawang, Gonaf Lengkong, menilai ketidakhadiran pimpinan dinas merupakan bentuk pengabaian terhadap kontrol sosial dari masyarakat.
Menurutnya, forum audiensi seharusnya menjadi ruang akuntabilitas publik untuk menjelaskan penggunaan anggaran negara dalam proyek pembangunan.
“Jika pejabat yang memiliki tanggung jawab tidak berani hadir dalam forum audiensi, maka wajar apabila publik mempertanyakan keseriusan mereka dalam mengelola proyek-proyek pembangunan di Karawang,” kata Gonaf.
Ia juga menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi temuan BPK, mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi hingga kasus kelebihan pembayaran.
Lebih lanjut, Gonaf menegaskan bahwa GMPI tidak akan berhenti pada forum audiensi tersebut. Pihaknya bahkan telah menyiapkan langkah lanjutan berupa aksi demonstrasi dalam waktu dekat.
“Kami akan datang kembali, tetapi bukan untuk audiensi. Kami akan datang bersama sekitar 2.000 massa untuk menggelar aksi damai di kantor Dinas PUPR Karawang,” tegasnya.
DPD GMPI Karawang juga meminta seluruh pejabat DPUPR untuk hadir dalam forum klarifikasi ke depan, mengingat mereka merupakan pihak yang diberikan mandat oleh Bupati Karawang untuk menjalankan pembangunan di wilayah tersebut.
“Kami tidak ingin proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR terus berulang menjadi temuan BPK setiap tahun. Masyarakat Karawang berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan dapatdipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
(Whd)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!